NASIONALPOLITIK

Sujud, Gambaran Komunikasi yang Tersumbat Risma – Khofifah

Kedua pimpinan dinilai lebih banyak saling mendominasi ketimbang bekerja untuk masyarakat

BARUNEWS, SURABAYA – Sebuah aksi yang menyedihkan, ketika Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma), melakukan sujud di hadapan dokter dan tenaga kesehatan, telah menggemparkan impormasi politik di Indonesia. Kebuntuan, komunikasi antara dirinya dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dinilai sebagai penyebab adanya atraksi sujud tersebut.

Banyak pendapat yang menyebutkan, bahwa kedua pimpinan daerah ini dinilai lebih banyak berupaya saling mendominasi ketimbang bekerja untuk masyarakat luas di wilayahnya. Mediasi dipandang perlu untuk menyudahi rivalitas ini.

Sebelumnya, Risma sempat menangis dan mengakui bahwa dirinya tak layak menjadi Wali Kota. Ia kemudian bersujud kepada seorang tenaga kesehatan.

Ketua Pinere RSUD dr Soetomo, Sudarsono, menyebut hal itu bermula saat pihaknya menceritakan kondisi rumah sakit rujukan di Surabaya itu yang telah kelebihan kapasitas atau overload. Hal itu membuat dua pasien meninggal dunia dan yang lainnya tak terawat optimal.

Pihak RSUD, yang berada dalam kontrol Pemprov Jatim ini, juga mengaku sulit menjalin komunikasi dengan Pemkot Surabaya. Mendengar pernyataan Sudarsono itu Risma kemudian menangis dan bersujud. “Mohon maaf Pak Sudarsono, saya memang goblok, enggak pantas saya jadi Wali Kota Surabaya,” kata Risma.

Dalam audensi itu, Risma mendengar keluhan ruang isolasi sudah penuh karena banyaknya pasien yang dirawat. Ketua Pinere RSU dr Soetomo, dr Sudarsono bahkan menyampaikan, rumah sakitnya banyak pasien COVID-19 karena masih banyak warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Menanggapi hal itu, Risma mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa masuk ke rumah sakit milik Pemprov Jatim seperti RSU dr Soetomo. Pemkot Surabaya tidak bisa masuk untuk berkomunikasi. “Tolonglah kami jangan disalahkan terus. Apa saya rela warga saya mati. Kita masih ngurus orang meninggal jam 03.00 pagi, bukan warga Surabaya. Kami masih urus,” lanjut Risma sambil menangis.

Baca Juga  Politikus PDIP Adian Napitupulu: Hampir 5.000 Direksi dan Komisaris BUMN Titipan

Bahkan Risma sudah menawarkan ruang isolasi yang masih kosong di RS Husada Utama untuk pasien RSU dr Soetomo. Di RS Husada Utama tersedia 100-an bed yang belum digunakan untuk pasien COVID-19. Bantuan dari Pemkot Surabaya berupa APD juga sempat ditolak RSU dr Soetomo.

Padahal, kata dia, Pemkot Surabaya ingin menjalin berkoordinasi tentang penanganan corona (Covid-19) dan sekadar memberikan bantuan alat pelindung diri (APD), kepada tenaga medis yang bertugas di Soetomo.

Aksi ini bukan kali pertema, sebelumnya politisi PDIP itu juga pernah naik pitam lantaran mobil laboratorium polymerase chain reaction (PCR) bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang sedianya diperuntukkan untuk Surabaya, dibawa keluar daerah oleh Pemprov Jatim.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo, menilai aksi emosional Risma ini adalah bentuk dari kegagalan komunikasi atau communication breakdown dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

“Terjadi apa yang disebut dengan communication breakdown. Itu kebuntuan komunikasi, kegagalan komunikasi antara Risma dengan Khofifah,” kata dia, kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/6) pagi.

Menurut Suko, ada sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan komunikasi politik antara dua tokoh tersebut. Pertama, perbedaan persepsi di antara Risma dan Khofifah. “Terutama soal data,” imbuhnya.

Misalnya, Risma sempat mengaku keberatan jika rumah sakit rujukan di Surabaya dipenuhi oleh masyarakat luar daerah. Nyatanya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim menyebut mayoritas pasien yang dirawat adalah orang yang ber-KTP Surabaya.

Kedua, gaya komunikasi yang sama-sama ofensif dari kedua politikus perempuan ini. “Komunikasi yang ofensif, berlebihan, ada dominasi dari satu pihak,” ujarnya. Hal ini diperparah dengan penggunaan struktur birokrasi dalam menyampaikan pandangan yang bertentangan.

Baca Juga  Pemotongan Gaji Hingga PHK Sepihak, Industri Media Terseok-seok di Tengah Pandemi

“Kompleksitas struktural itu yang terlalu dipakai. Ini kan ada Bu Khofifah selalu menugaskan dr Joni (Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim dr Joni Wahyuhadi), Bu Risma menugaskan Pak Fikser (Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, M Fikser). ini sebetulnya menurut saya, seperti pertempuran,” kata Suko.

Ketiga, faktor emosi yang lebih dikedepankan yang membuat tersendatnya komunikasi. Kurangnya cara berfikir, dan emotion, emosi yang bermain. Jadi itu beberapa penyebabnya, itu yang membuat komunikasi di antara keduanya menjadi benturan,” kata dia.

Masyarakat Bingung

Suko mengatakan buntut dari gagalnya komunikasi antara Risma dan Khofifah tersebut mengakibatkan munculnya kebingungan masyarakat.  “Masyarakat saat ini menghadapi kondisi darurat, agar disiplin, butuh pengendalian. Kalau terjadi double komunado, atau dualisme, itu berbahaya,” ucap Suko, yang juga pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unair, ini.  Ia menganjurkan kesatuan komunikasi antara keduanya dalam memitigasi dan kerja-kerja pengentasan Corona.

“Harus linier lah. Kita sedang membutuhkan itu, kalau tidak nanti masyarakat buat persepsi sendiri-sendiri. Riskan banget itu, kita akan terpuruk. Orang tidak akan menjalankan instruksinya [protokol kesehatan] karena komandonya ya enggak jelas semua,” ujarnya.

Ia pun mendorong kedua pihak segera mengakhiri kebuntuan komunikasi kedua pihak. Caranya, melalui jalan dialog dan mediasi. Perlu juga ada tokoh penengah di antara Khofifah dan Risma.

“Harus ada mediasi, sifatnya bisa formal bisa informal. Kalau yang formal ya presiden, kalau yang informal ya tokoh yang memungkinkan dan berpengaruh di antara mereka,” kata dia. “Masing-masing jangan terus offensive, maka dialog menjadi kunci,” pungkas Suko.

Editor: Bangun Lubis

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close