NASIONAL

Maria Pauline Lumowa Pembobol Bank BNI Rp 1,7 Triliun Ditangkap setelah 17 tahun

BARUNEWS.com –  Maria Pauline Lumowa pembobol Bank BNI akhirnya  berhasil ditangkap setelah 17 tahun lebih menjadi buron.

Dia merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru senilai Rp 1,7 triliun lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.

Kasusnya berawal pada periode Oktober 2002 ketika Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai US$136 juta dan 56 juta Euro, atau setara Rp 1,7 triliun dengan kurs saat itu, kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.

Pada Juni 2003, pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor.

Sejak Desember 2003, Maria menjadi buronan sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri.

Perempuan berusia 62 tahun ini belakangan diketahui keberadaannya di Belanda pada 2009 dan sering bepergian ke Singapura.

Pemerintah Indonesia sempat mengajukan dua kali permohonan ekstradisi kepada pemerintah Belanda, yakni pada 2010 dan 2014, sebab ternyata Maria sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979.

Namun permintaan ekstradisi itu ditolak oleh Belanda yang justru memberikan opsi agar Maria disidangkan di Belanda. Sebelumnya, pemerintah Indonesia sudah beberapa kali melakukan proses ekstradisi terhadap buronan kasus korupsi.

Tersangka suap pembangunan Wisma Atlet, Nazaruddin, diekstradisi dari Cartagena, Kolombia pada 2011. Samadikun Hartono, terpidana penyelewengan dana BLBI diekstradisi dari China pada 2016.

Dalam lansiran BBC Indonesia, seorang pejabat Indonesia mengaku mendapat informasi bahwa pengacara Maria Pauline Lumowa, buronan tersangka kasus pembobolan bank BNI senilai Rp 1,7 triliun, berusaha menyuap otoritas hukum Serbia untuk menggagalkan ekstradisi Maria.

Di hadapan wartawan, usai tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Kamis (09/07), Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut ada sebuah negara di Eropa berusaha “melakukan upaya-upaya diplomasi” agar Maria tidak diekstradisi ke Indonesia.

Kemudian Yasonna, mengutip pernyataan salah seorang duta besar Indonesia di negara Eropa, mengatakan ada upaya menyuap pejabat Serbia yang dilakukan pengacara Maria Pauline untuk menggagalkan ekstradisi.

“Dan ada pengacara beliau [Maria Pauline] yang mencoba melakukan semacam upaya suap, tetapi pemerintah Serbia tetap berkomitmen,” katanya Sejauh ini belum ada klarifikasi dari pihak Maria Pauline Lumowa atas klaim tersebut. Maria telah berada di tahanan Bareskrim Mabes Polri setelah diekstradisi dari Serbia.

Dalam pengawalan ketat, Maria – dengan tangan terikat dan mengenakan baju tahanan warna oranye – sempat diperlihatkan sebentar di hadapan wartawan, sebelum dibawa ke tahanan Bareskrim Polri. Dia telah diekstradisi dari Serbia untuk kemudian menjalani proses hukum di Indonesia. Proses ekstradisi ini bekerja sama dengan polisi interpol Serbia, kata Menko Polhukam.

Baca Juga  Penjualan Mobil Anjlok Hingga 95 Persen Imbas Corona

Maria Pauline Lumowa, pembobolan BNI

Keterangan gambar,Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) menyampikan keterangan kepada wartawan di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (09/07).

Usai memperlihatkan Maria di hadapan wartawan, Menko Polhukam Mahfud dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberikan keterangan pers. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan proses ekstradisi Maria Pauline Lumowa memerlukan proses panjang, apalagi yang bersangkutan adalah warga negara Belanda.

“Ada lobi-lobi, dan tentunya bukan cuma kita yang melakukan lobi,” ungkap Yasonna. “Ada negara lain yang juga melakukan lobi-lobi [kepada pemerintah Serbia].”  “Ada upaya intens supaya yang bersangkutan tidak diekstradisi ke Indonesia,” tambahnya. Pengacara Maria juga disebutnya melakukan upaya hukum untuk menggagalkan upaya ekstradisi itu.

Seperti apa kronologi ekstradisi Maria Pauline?

Ketika Maria melarikan diri ke Singapura, lalu ke Belanda, demikian klaim Yasonna, pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya hukum agar yang bersangkutan diekstradisi ke Indonesia. “Tapi pemerintah Belanda menolak, dengan alasan kita belum mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Belanda,” ungkapnya.

Maria Pauline Lumowa

Keterangan gambar,Buronan pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa (tengah) berjalan dengan kawalan polisi usai tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (09/07).  Setahun lalu, Maria ditangkap otoritas hukum Serbia berdasarkan red notice Interpol, saat dirinya mendarat di bandara ibu kota negara itu.

Maria – warga negara Belanda – ditangkap oleh otoritas hukum Serbia pada 16 Juli 2019 di bandara di Beograd, Serbia, berdasarkan red notice Interpol bertanggal 23 Desember 2003. Pemerintah Indonesia kemudian merespons informasi penangkapan Maria dengan mengirim surat permintaan percepatan ekstradisi kepada Serbia pada 31 Juli 2019, kata Yasonna.

Dua bulan kemudian, otoritas hukum Indonesia kembali mengirim surat serupa, tambahnya.  “Kemudian kita melakukan pendekatan high level diplomacy dengan pemerintah Serbia,” ungkapnya.

“Saya melaporkan kepada Presiden [Joko Widodo], melalui Mensesneg, bahwa diperlukan langkah-langkah high diplomacy, karena kita lewat tanggal 16 Juli, masa hukumannya akan berakhur dan mau-tidak-mau, harus dibebaskan,” paparnya.

Benarkah ada upaya suap untuk gagalkan ekstradisi Maria Pauline?

Di hadapan wartawan, Yasonna menyebut ada sebuah negara di Eropa berusaha “melakukan upaya-upaya diplomasi” agar Maria tidak diekstradisi ke Indonesia.

Maria Pauline Lumowa

Keterangan gambar,Serah terima Maria Pauline Lumowa (tengah) dilakukan di bandara internasional Nicola Tesla para Rabu (08/07) sore, waktu setempat.

Yasonna, mengutip pernyataan salah seorang duta besar Indonesia di negara Eropa, kemudian mengatakan ada upaya menyuap pejabat Serbia yang dilakukan pengacara Maria Pauline untuk menggagalkan ekstradisi. “Dan ada pengacara beliau [Maria Pauline] yang mencoba melakukan semacam upaya suap, tetapi pemerintah Serbia tetap berkomitmen,” katanya, mengutip pernyataan seorang pejabat Indonesia.

Dalam kerangka diplomasi tingkat tinggi, Yasonna mengaku telah bertemu Menlu, Wakil Perdana Menteri dan Presiden Serbia. “Saya sampaikan salam dari pak Presiden [Jokowi).” “Beliau menyambut hangat, beliau mengatakan ada hubungan bersejarah antara Indonesia dan Serbia, akan tetap dipelihara dan ditingkatkan.”

Baca Juga  Menkes Buat Protokol Covid untuk Konser, Penonton Tak Berdiri

Walaupun belum ada kerjasama ekstradisi dengan Serbia, melalui hubungan diplomasi tingkat itulah, Kamis (08/07), akhirnya dilakukan proses handing over atas nama Maria Pauline Lumowa dari pemerintah Serbia kepada Indonesia, jelasnya.

Bagaimana pengembalian aset dugaan korupsi?

Yasonna menjelaskan, setelah proses penyidikan dan penyelidikan atas Maria, pemerintah Indonesia akan melakukan pengembalian aset dugaan korupsi yang dilakukan Maria.  “Diperkirakan ada harta-harta yang di negara lain, termasuk di Belanda,” ungkapnya.

Pemerintah Indonesia, sambungnya, akan menempuh upaya hukum agar harta dugaan korupsi itu dapat dikembalikan. “[termasuk] memblokir akun dll.”  Menurutnya, upaya itu baru bisa dilakukan setelah proses hukum atas Maria dilakukan di Indonesia. “Bersama tim, kita akan mengejarnya.”

Mengapa proses ekstradisi dilakukan ‘secara diam-diam’?

Sementara, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut keberhasilan mengekstradisi buronan Maria Pauline Lumowa ke Indonesia melalui proses yang “panjang dan diam-diam”.

Maria Pauline Lumowa

Keterangan gambar,Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersama buron pelaku pembobolan BNI Maria Pauline Lumowa yang diekstradisi dari Serbia.  “Bekerja dalam senyap, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mendengar, karena memang harus bekerja dengan hati-hati,” kata Mahfud.

Dia juga menyebut keberhasilan ini tidak terlepas dari “kerja sama yang baik” dengan pemerintah Serbia. “Sehingga buronan ini bisa kita bawa,” ujarnya.  Itulah sebabnya, pemerintah Indonesia mengucapkan terima kasih “atas bantuan” yang diberikan Presiden Serbia.

Menurutnya, apabila Serbia tidak memberikan lampu hijau, kemungkinan besar upaya ekstradisi atas Maria Pauline akan gagal. “Bayangkan kalau lewat seminggu dari sekarang, kira-kira dia akan lolos lagi,” kata Mahfud.

“Karena tanggal 17 [Juli) akan datang, masa penahannnya di Serbia akan habis dan harus dilepas, kalau segera tidak terjadi kesepakatan penyerahan ini.”  Mahfud mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan Maria Pauline, dan menjanjikan proses hukum atas dirinya akan dilakukan dengan baik.

“Saya katakan hukum akan memperlakukan dia dengan baik, akan memperhatikan hak asasinya, dan bantuan hukum akan tetap diberikan,” katanya. Maria juga disebutkan diperbolehkan menunjuk pengacaranya sendiri. Tadi dia mengatakan sudah punya kuasa hukum, [yakni] dari Kedubes Belanda, karena sekarang beliau WN Belanda,” ungkap Mahfud.

‘Berkat diplomasi hukum dan hubungan baik dengan Serbia’

Sebelumnya, serah terima Maria Pauline Lumowa dilakukan di bandara internasional Nicola Tesla para Rabu (08/07) sore, waktu setempat. Dia diperkirakan akan tiba di Indonesia pada Kamis (09/07) pagi. Ekstradisi ini dilakukan setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berkunjung ke Serbia pada 6 Juli lalu untuk memperkuat kerjasama penanganan kerjasama transnasional.

“Dengan gembira saya menyampaikan bahwa kami telah secara resmi telah menyelesaikan proses handing over atas nama Maria Pauline Lumowa dari pemerintah Serbia,” ujar Yasona dalam sebuah pernyataan. Keberhasilan menuntaskan proses ekstradisi ini tidak lepas dari diplomasi hukum dan hubungan baik kedua negara, kata dia.

Seperti dilaporkan KompasTV, Maria yang tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye dengan kedua tangan terikat dikawal dengan pengawalan yang ketat.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close