NASIONAL

Alasan Efesiensi, Pemerintah Rencanakan Bubarkan 96 Lembaga dan Komisi

BARUNEWS.com –  Pembubaran demi pemburaan lembaga makin tren belakangan ini. Pemerintah Menilai lembaga-lembaga itu tidak memiliki sesuatu yang bernafaat bbesar terhadap negara.

jadi Pemerintah berencana melakukan pembubaran jilid II terhadap 96 lembaga maupun komisi. Efektivitas dan efisiensi menjadi alasan rencana pembubaran puluhan lembaga tersebut.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Dwi Wahyu Atmaji menjelaskan alasan lain di balik rencana pembubaran itu yaitu agar tidak ada tumpang tindih tugas dan wewenang.

Paling utama, jangan sampai ada tumpang tindih fungsi dan kewenangan. Yang kedua, efisiensi dan efektifitas. Efisiensi bukan hanya anggaran,” kata Wahyu lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, yang dikutip Barunews.com Rabu (22/7-2020).

Sementara, sebelum ini, Presiden Jokowi belum merinci berapa lembaga yang akan dihapus. Setelah itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyebut, pihaknya mulai mengkaji pembubaran sejumlah lembaga yang keberadaannya dianggap tak maksimal. Tjahjo menyebut, selama era Presiden Jokowi sejak 2014 lalu, sudah ada 24 lembaga/komisi yang dihapus.

Baca Juga  Arsam Edwin Lubis: PTPN III Bergerak cepat melalui sosialisasi terobosan pencapaian target

Diberitakan Kompas.com, saat ini masih ada 96 lembaga/komisi. Ada yang dibentuk melalui undang-undang, ada yang melalui peraturan pemerintah/ peraturan presiden.

Sinyal pembubaran jilid II sebelumnya dilontarkan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. Ia mengatakan setidaknya masih ada 96 lembaga atau komisi, baik dibentuk dengan undang-undang maupun keputusan pemerintah yang sedang dikaji untuk dihapuskan.

Kementeriannya, kata dia juga masih terus berkoordinasi dengan lembaga atau komisi terkait untuk memeriksa urgensi keberadaan sejumlah lembaga tersebut. “Sudah diusulkan kepada Mensesneg (Pratikno), tinggal tunggu waktu saja untuk diumumkan,” katanya

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah membubarkan 18 lembaga atau tim kerja yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Pembubaran itu tertuang Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Baca Juga  Mendikbud Nadim Dilaporkan Ke Komnas HAM

Dari 18 lembaga tersebut, 13 di antaranya tidak termasuk dalam kategori lembaga non-struktural, empat lainnya berupa lembaga non-struktural dan satu lembaga lagi berupa lembaga non-struktural yang telah dibubarkan pada 2014, yakni Komite Antardepartemen Bidang Kehutanan.

Bubarkan Lembaga Tak Efektif

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Presiden Jokowi melanjutkan langkah pembubaran lembaga negara yang dianggap tidak efektif. Menurutnya, pembubaran juga harus dilakukan terhadap lembaga yang dirasakan tidak terlalu bermanfaat bagi publik.

“Kami berharap Presiden Jokowi juga tidak berhenti pada 18 lembaga namun juga menyasar lembaga lain yang tidak efektif yang dirasakan tidak terlalu bermanfaat bagi publik,” kata sosok yang akrab disapa Awiek itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/7).

Editor: Bangun Lubis

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close