EKONOMI

Pengelolaan BUMN Dari Era Orde Baru Ke Era Reformasi

Oleh : Ali Asin Lubis *

BARUNEWS.COM – Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dengan payung hukum Undang-Undang No 19 tahun 2003,  pada pasal 1 : disebutkan “Defenisi BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar  modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan  negara yang dipisahkan”.

Selain sebagai badan usaha profit oriented  BUMN dapat juga berperan sebagai perusahaan semi nirlaba, apabila BUMN mendapat penugasan dalam penyediaan barang atau jasa layanan publik bagi masyarakat seperti BULOG ( beras dll ) , PT. Kereta Api Indonesia ( transportasi massal ) dan pemisahaan ini harus secara tegas disebutkan dalam undang undang BUMN maupun didalam peraturan pelaksanaannya, agar dalam penilaian kinerja direksi nantinya sesuai dengan parameter yang jelas dan terukur  untuk menghindari penilaian yang  subyektif atau  atas dasar suka dan  tidak suka ( like   end dislike ).

Tidak dapat dipungkiri bahwa polemik ini selalu muncul di era pemerintahan manapun baik sejak   Orde Baru sampai  Era  Reformasi.

Benang merahnya adalah ada  pada kebijakan  tata kelola BUMN di masing masing pemerintahan   Suharto, Habibie, Gusdur , SBY, Jokowi ( periode pertama  ), yang terkesan masih didasarkan pada bagi bagi kue,  kepada partai politik, pendukung , team sukses, relawan, dll, yang akhirnya menjadi ajang seteru antara yang dapat tempat maupun yang  belum dapat tempat.

Dizaman Orde Baru  dibawah kendali militer,  BUMN vital dan strategis ( Pertamina, Bulog dll )  ditempati oleh perwira tinggi aktif maupun pensiunan, birokrat,  yang  akhirnya  membuat kekuatan politik lain cemburu,  walaupun tujuan jangka pendek kebijakan tersebut  adalah  menunggu lahirnya pengusaha pengusaha pribumi yang   handal  dan manajer  dibidang bisnis.

Erick Tohir sebagai Menteri BUMN  dengan latar belakang pengusaha muda, mencoba untuk memulai kebijakan ‘’ the right man in  the right place ‘’ dengan terobosan  pertama membentuk    holding baru perusahaan sejenis, dengan menempatkan profesional profesional muda ( millenial ) dan professional yang  berpengalaman pada jajaran direksi dan eks CEO CEO   yang professional dan berpengalaman, perwira tinggi aktif TNI/POLRI  pada jajaran dewan komisaris sebagi pengawas disertai dengan langkah perampingan jumlah direksi dan komisaris pada perusahaan holding sejenis.

Baca Juga  Pemutihan PKB Diperpanjang, Samsat Palembang III Capai Pendapatan Pajak Hingga Rp8 Miliar

Suka atau tidak suka kebijakan ini tentunya akan menuai kritikan dan polemik baik yang pro maupun kontra karena ada yang terakomodir dan ada yang terlempar, apalagi selama ini sudah tertanam dalam benak yang berkepentingan, bahwa jabatan direksi dan komisaris BUMN BUMN  adalah jabatan empuk dan sarana  bagi bagi kue.

Akan tetapi penulis mencoba untuk bersikap netral dengan visi kedepan ,memberikan opsi, langkah reformasi total  atau bertahap selama 5 tahun sesuai dengan masa jabatan satu pemerintahan sampai pada titik nol , mengingat BUMN sebagai entitas ekonomi dengan  asset sekitar Rp. 8.200,- trilyun  sangat lah berpotensi untuk menggerakkan perekonomian nasional yang sedang  terpuruk ditengah badai pandemik Covid 19 yang sedang melanda dunia,  yang kepastian akan  berakhirnya belum diketahui dan  recoverynya bisa dalam   waktu yang cukup lama.

Langkah pertama adalah mulai melakukan rekruitmen direksi dan komisaris independen secara terbuka dengan kandidat dari eksternal maupun internal BUMN dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga Universitas dalam  proses assesment awal dengan menitik beratkan pada BUMN strategis, vital  dan berasset besar dengan menerbitkan Peraturan Presiden ( Perpres )sebagai payung hukum.

Langkah kedua adalah memfungsikan secara efektif peranan dewan komisaris sebagai pengawas dengan meminimalkan rangkap jabatan   pada instansi lain ( Kementerian dll ) ,dan melakukan rapat rapat dewan komisaris dua kali dalam sebulan ( dituangkan dalam peraturan perusahaan ), dan di dalam pola rekruitmen direksi  dan  komisaris independen dengan kandidat dari internal maupun eksternal BUMN dapat bekerjasama dengan lembaga lembaga perguruan tinggi seperti  LPEM FE UI dan LPEM Universitas  lainnya didaerah  dalam proses assesment awal terhadap calon calon direksi.

Baca Juga  Politikus PDIP Adian Napitupulu: Hampir 5.000 Direksi dan Komisaris BUMN Titipan

Pola perekrutan putra daerah yang profesional sebagai direksi dan komisaris  BUMN yang berdomisili di daerah juga pernah dipraktekkan seperti di PT. Bukit Asam Tbk ( Alm. Mahbub Iskandar ) menjabat sebagai salah satu direksi , Prof. Nawawi Lubis  ( Guru Besar FT USU ) menjabat sebagai komisaris utama  pada  PT. Pelindo I  dan terahir Kementerian BUMN mengangkat professional  putra daerah Papua,  Claus Wamafma sebagai salah sati direktur pada PT. Freeport Indonesia dan beliau juga telah  berkarir selama 20 tahun di perusahaan tersebut .

Pola ini bisa dipraktekkan untuk memenuhi keterwakilan putra daerah yang professional,  tentunya dengan pole rekruitmen yang terbuka dan assesmentnya melibatkan Lembaga Manajemen perguruan tinggi  setempat.

Langkah ketiga adalah memberikan pemahaman kepada siapapun ( partai politik, team sukses, relawan  dll ) bahwa Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) tersebut adalah Badan hukum yang harus dikelola  secara professional , transparan, akuntabel, dikarenakan pada saat pelambatan ekonomi sekarang ini,  BUMN selain sebagai agen pembangunan, BUMN tersebut jugalah  yang sangat diharapkan mejadi lokomotif penggerak ekonomi nasional agar  tidak terlalu berharap terhadap pada investasi asing , investasi lokal , dan  pinjaman luar negeri yang  saat ini jumlahnya sudah  cukup besar dengan pengembalian hutang pokok dan bunga  yang kelak akan membebani APBN kita.

Sekali lagi kita berharap bahwa stigma BUMN yang selama ini dianggap sebagai lahan bagi bagi jabatan dapat dirubah secara total, dengan membuat paradigma baru , agar BUMN sebagai salah satu penggerak ekonomi  dapat menjadikan  NKRI  yang berkeadilan dan berkemakmuran  sesuai dengan cita cita para  pendiri republik ini.

Dirgahayu RI ke 75

Merdeka  !!!

Bekasi, 17 Agustus 2020

 

 

*Penulis adalah  pemerhati dunia usaha dan praktisi dibidang asurani

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close