NASIONALPOLITIK

Ancaman Covid-19, Warnai Pilkada Sumsel 2020 

/Paslon Dituntut All Out Meski Keadaan Serba Terbatas//

BARUNEWS, PALEMBANG-
Tidak lama lagi beberapa daerah di Sumatera Selatan (Sumsel) akan melakukan pesta demokrasi yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Namun, yang menjadi perdebatan di kalangan masyarakat adalah proses Pilkada 2020 saat ini dilakukan ditengah masa pandemi Covid-19.
Pandemi Covid-19 menjadi masalah di Indonesia khususnya di Sumsel, yang tingkat positif penyebaran cukup tinggi.
Mengenai hal tersebut, Pengamat Politik Sumsel Dr Tarech Rasyid menjelaskan jika saat ini, sudah banyak desakan dari masyarakat agar pilkada 2020 ditunda sebab melihat tingkat pertumbuhan Covid-19 di Sumsel tergolong cukup tinggi.
 “Masyarakat sebenarnya khawatir jika Pilkada 2020 tetap dilaksanakan maka akan menimbulkan klaster-klaster baru. Jika pada masa kampanye semua partisipan tidak mematuhi protokol kesehatan maka sudah pasti klaster baru akan bermunculan,” ujar Tarech, Rabu (21/10/2020).
Dirinya berpendapat bahwa seharusnya semua pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi tersebut, baik itu bakal calon, tim sukses maupun masyarakat yang ikut berpartisipasi harus mematuhi protokol kesehatan sehingga dapat meminimalisir bahkan memperkecil penyebaran Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan.
“Selain itu, saya kira pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memberikan strategi bentuk kampanye, seperti jumlah peserta dan massa kampanye harus dibatasi. Namun yang menjadi sorotan adalah apakah akan ada sanksi tegas bagi partai politik (parpol), bakal calon atau tim sukses yang terbukti melakukan pelanggaran dari aturan tersebut. Maka disinilah peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus kuat,” tambahnya.
Tarech menambahkan jika fokus permasalahan saat ini adalah apakah bakal calon yang akan bertarung di Pilkada 2020 akan membawa angin segar bagi masyarakat terkait penanganan Covid-19 yang masih menjadi musuh kita bersama.
“Tentu prioritas kita saat ini adalah bagaimana pandemi ini bisa diatasi dengan segera. Dan apakah si calon kepala daerah ini menjadikan penanganan covid-19 sebagai salah satu visinya, bagaimana menekan angka penyebaran covid di daerah yang akan ia jabat. Kalau tidak ada maka jangan dipilih,” tegasnya.
Menurut Tarech, saat ini tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 terlihat menurun, hal ini disebabkan masyarakat masih dilanda kekhawatiran akan tertular Covid-19.
“Jika memang sudah menjadi keputusan pemerintah, maka sudah tugas pemerintah untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam mencoblos dihari pencoblosan,” tambahnya.
Tarech melihat saat ini situasi politik di Sumsel masih tergolong kondusif dan masih dalam koridor demokratis. Sebab masih berjalan sebagaimana dengan aturan yang ada. Namun yang menarik dibeberapa daerah di Sumsel dalam pilkada 2020 ini, seperti Ogan Komering Ulu (OKU) Indo dan Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan yang akan melawan “kotak kosong”.
“Karena untuk daerah OKU Selatan, kekuatan masih dipihak petahana sehingga calon-calon lain tidak ada yang berani muncul seperti yang terjadi di daerah Prabumulih tahun lalu,” jelasnya.
Sedangkan menurutnya, di OKU Indo memperlihatkan perlawanan yang semakin sengit karena Eddy Yusuf dipukul mundur karena ditinggal oleh partai politik pengusung.
“Seperti kasusnya Eddy Yusuf yang tidak mendapatkan tempat di bursa pencalonan bupati OKU Indo 2020. Hal ini karena oligarki partai, artinya segelintir orang yang ada di pusat yang juga ikut menentukan siapa harus didukung dan dicalonkan. Saya kira Eddy Yusuf-Helman ini dijegal karena sistem oligarki yang mengakibatkan perpindahan dukungan karena uang,” tuturnya.
Dirinya berharap agar kedepannya sistem seperti ini bisa diubah dan tidak terjadi kembali. Cara untuk menentukan siapa yang akan didukung dan dicalonkan tentu harus diubah, jika hanya karena uang maka hal ini akan membatasi calon-calon yang lain untuk bertarung di pilkada yang akan datang.
“Kalau seumpama masyarakat yang mendukung Eddy-Helman ini banyak, bukan tidak mungkin yang akan menang adalah kotak kosong. Hal itu bisa jadi bentuk perlawanan masyarakat untuk sistem yang dirasa belum cukup adil,” tukasnya.
Di daerah OKU Timur, Tarech menilai tidak ada hal yang tajam sebab lawannya hanya perseorangan. Sehingga irama politiknya tidak begitu tajam dan konflik politiknya tidak begitu dinamis dengan lawan parpolnya.
“Jadi secara umum saya melihat bahwa kondisi politik di Sumsel ini masih dalam keadaan yang aman, kondusif dan masih dalam koridor yang dikategorikan demokratis,” ungkapnya.
Namun pandangan lain diungkapkan oleh Pengamat Sosial dan Politik Sumsel Drs. Bagindo Togar Butar Butar yang mengungkapkan bahwa situasi politik di Sumsel saat ini dirasa tidak menarik. Menurut Bagindo, Pilkada 2020 saat ini tidak ada gema, dan nyaris tidak meriah maka hal itulah yang menyebabkan situasi politik di Sumsel tidak menarik.
“Dari pihak KPU yang dalam hal ini sebagai penyelenggara, berdasarkan ketentuan tahapan petunjuk dan teknis (juknis) dan dari pasangan calon parpol dinilai kurang aktif. Ditambah lagi dengan keadaan pandemi membuat masyarakat pesimis bisa ikut berpartisipasi. Masyarakat kita sudah jenuh dengan aktifitas dan aneka pemilu dan pilkada 2018 dan pemilu serentak 2019 lalu sehingga pengaruh publikasi dan daya respond masyarakat yang ada di era akses informasi ini sangat rendah,” tegasnya.
Bagindo menilai masyarakat ini sudah jengah, jenuh dan apatis. Mereka mulai berasumsi bahwa aneka pemilu ini tidak serta merta mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Belum lagi pasangan calon dan partai politik yang terjebak dalam pola mainstream sehingga terlihat tidak lagi menarik.
“Penyebab pilkada ini begitu kurang meriah dan kurang memberikan respon public karena baik tahapan debat maupun kampanye di media sosial sendiri terlihat adem ayem. Ketika saya patroli di dunia maya, mereka masih biasa saja, sepi-sepi saja bahkan terkesan belum masif,” jelasnya.
Bagindo menjelaskan jika tim kampanye harus lebih kreatif, jangan biarkan penyelenggaraan pilkada ini hanya mengandalkan paslon saja yang berusaha keras untuk mengupgrade, KPU dan Bawaslu juga harus bersinergi, jangan hanya merekomendasikan tapi juga ikut serta dalam memulihkan kesadaran masyarakat bahwa pilkada itu penting bagi keberlangsungan sistem pemerintahan kita.
“Harapannya adalah baik tim kampanye, parpol maupun paslon harus mempunyai pola kampanye yang baik, merencanakan bagaimana upaya-upaya mereka dalam menarik simpatisan meskipun saat ini dibatasi, bisa dengan membuat pola kampanye yang kreatif dan buat semenarik mungkin. Intensitas ke bawah juga harus lebih sering dilakukan oleh paslon, dan kalau menggunakan media sosial maka isi narasinya harus menarik. Serta ini menjadi tantangan bahwa bagaimana mereka dituntut harus all out ditengah keadaan yang serba terbatas,” pungkasnya. (umn)

Baca Juga  BIN Langsung di Bawah Presiden
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close